Penilaian Kinerja Kelembagaan LKM pada Pelatihan Pengembangan Kapasitas Masyarakat untuk LKM dan Kades

Pada kesempatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Masyarakat untuk LKM dan Kades di putaran hari pertama, Jumat, 04 Agustus 2017, Tim Faskel (Fasilitator Kelurahan) yang tergabung dalam Tim 8 memberikan arahan kepada para peserta pelatihan bagaimana mengukur kinereja kelembagaan LKM yang telah dijalankan selama ini di Desa Gintung. Adapun tujuan dalam penilaian kinerja ini adalah untuk mengetahui seberapa mandiri LKM dapat berjalan tanpa pendampingan dari Tim Faskel.

Adapun penilaian kinerja ini ditinjau dari dimensi, indikator, dan batasan penilaian. LKM memiliki dimensi-dimensi yang dijadikan tolok ukur penilaian, kemudian dari dimensi tersebut diambil satu atau beberapa indikator critical success factor, dan indikator tersebut dinilai dengan ketentuan-ketentuan yang dianggap representatif menggambarkan suatu kinerja.

Tim Faskel dibantu salah seorang peserta non LKM yaitu Bapak TEKO SUPARTO, bersama-sama bermusyawarah menentukan bobot dari masing-masing dimensi dan indikator. Dimensi dan indikator penilaian kinerja LKM tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No. Dimensi Indikator Bobot Nilai Batasan
Penilaian
1 Pengelolaan Keuangan BKM Kinerja pembukuan sekretariat (3 bulan terakhir) 10% 2 Kinerja pembukuan sekretariat BKM sangat baik
1 Kinerja pembukuan sekretariat BKM memadai
0 Kinerja pembukuan tidak memadai
2 Partisipasi Perempuan Tingkat Partisipasi peremnpuan dalam penanganan kumuh di kelurahan/desa 5% 2 Tingkat partisipasi perempuan > 40%
1 Tingkat partisipasi perempuan 30% s.d 40%
0 Tingkat partisipasi perempuan < 30%
3 Penggerak Kolaborasi BKM/LKM menjadi penggerak dalam penanganan kumuh menginisiasi terbentuknya forum kolaborasi tingkat kelurahan dan aktif 10% 2 Forum kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan/desa terbentuk dan terlibat dalam penanganan kumuh, bekerjasama dengan lembaga lainnya, dan mampu mendorong lurah/kepala desa sebagai nahkoda penanganan kumuh tingkat kelurahan/desa
1 Forum kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan/desa terbentuk
0 BKM/LKM belum menginisiasi terbentuknya forum kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan/desa
4 Dokumen Perencanaan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan/Desa 15% 2 Ada dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kelurahan/Desa dan sudah menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa
1 Sudah ada dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kelurahan/Desa
0 Belum ada dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kelurahan/Desa
5 Integrasi pengangguran Usulan kegiatan yang bersumber dari RPUP dibiayai oleh APBD 10% 2 Ada lebih 2 kegiatan yang bersumber dari RPLP dibiayai oleh APBD
1 Ada kegiatan yang bersumber dari RPLP dibiayai oleh APBD
0 Tidak ada kegiatan yang bersumber dari RPLP dibiayai oleh APBD
6.A Pengurangan Luasan Kumuh (Kelurahan/Desa Lokasi Kumuh) Berkurangnya persentase luasan kumuh kelurahan/desa 15% 2 Jumlah pengurangan kumuh kelurahan/desa diatas 50%
1 Jumlah pengurangan kumuh kelurahan/desa dibawah 50%
0 Tidak terjadi pengurangan kumuh
6.B Pencegahan Kumuh (Kelurahan/Desa Lokasi Pencegahan) Masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman 2 Masyarakat telah menjalankan aturan bersama dan memiliki kesadaran dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman
1 Sudah memiliki aturan bersama dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman
0 Belum memiliki aturan bersama dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman
7 Pengelolaan database & mekanisme monitoring BKM/LKM Komputer yang ada di BKL/LKM telah digunakan sebagai alat untuk pengelolaan database dan monitoring yang valid, akurat, tepat waktu dan mudah diakses 10% 2 BKM/LKM sudah menggunakan komputer untuk pengelolaan database dan mekanisme monitoring yang berkualitas; dicirikan dengan informasi yang valid, akurat, tepat waktu dan mudah diakses
1 BKM/LKM sudah menggunakan komputer untuk pengelolaan database dan monitoring
0 BKM/LKM belum menggunakan komputer untuk pengelolaan database dan monitoring
8 Kualitas Infrastruktur Hasil sertifikasi infrastruktur yang dibangun masyarakat 15% 2 97-100% infrastruktur berkualitas baik dan bermanfaat
1 90-97% infrastruktur berkualitas baik dan bermanfaat
0 < 90% infrastruktur berkualitas baik dan bermanfaat
9 Capacity Building (Pengembangan Kapasitas) Dukungan kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh pihak lain kepada BKM/LKM/Masyarakat 5% 2 Ada lebih dari 2 kegiatan pengembangan kapasitas dari pihak lain kepada BKM/LKM/Masyarakat
1 Ada kegiatan pengembangan kapasitas dari pihak lain kepada BKM/LKM/Masyarakat
0 Belum ada kegiatan pengembangan kapasitas dari pihak lain kepada BKM/LKM/Masyarakat
10 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 5% 2 Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di BKM/LKM aktif dan responsif
1 BKM/LKM sudah memiliki Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
0 BKM/LKM belum memiliki Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Setelah dimusyawarahkan, membandingkan pelaksanaan operasional hingga sistem pelaporan (dokumentasi, pembukuan, database) yang telah dijalankan selama ini oleh LKM Desa Gintung dengan model penilaian tersebut, didapat pembobotan akhir sebesar 85 dari rentang bobot 0-100. Yang berarti bahwa LKM Desa Gintung telah tergolong dalam kategori Menuju Madani atau tidak lagi memerlukan pendampingan dari Tim Faskel dalam operasional dan sistem pelaporannya. Akan tetapi, para pengurus LKM Desa Gintung masih merasa perlu mendapat pendampingan dari Tim Faskel

 
 

Redaksi : 050817/CML-GTG/01

Leave a Reply